Jakarta – Parlemen mendorong pemerintah mengangkat seluruh guru di Indonesia menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai solusi jangka panjang untuk mengakhiri polemik tenaga honorer dan ketimpangan status tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah melakukan reformasi total terhadap sistem kepegawaian guru di Indonesia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengusulkan agar seluruh guru memiliki satu status nasional sebagai PNS.

Menurut Lalu Hadrian, sistem status guru yang saat ini terbagi menjadi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga PPPK paruh waktu justru memunculkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakjelasan jenjang karier.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto menghapus kastanisasi guru. Tidak boleh lagi ada pengelompokan status yang memicu disparitas di kalangan tenaga pendidik,” kata Lalu Hadrian, Senin (11/5/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menerapkan satu sistem nasional dengan satu status yang sama bagi seluruh guru di Indonesia, yakni PNS. Dengan skema tersebut, menurut dia, tidak lagi diperlukan kategori PPPK maupun PPPK paruh waktu.

“Harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Lalu Hadrian mengatakan pemerintah pusat sebaiknya mengambil alih tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, distribusi tenaga pengajar, peningkatan kompetensi, hingga jaminan kesejahteraan.

Menurut dia, sistem rekrutmen nasional melalui jalur CPNS akan membuat kebutuhan guru di berbagai daerah lebih mudah dipetakan dan distribusi tenaga pendidik menjadi lebih merata.

“Jika seluruh guru direkrut lewat satu sistem nasional, distribusi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan guru akan lebih terukur serta berkeadilan,” katanya.

Usulan tersebut juga dikaitkan dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di sekolah negeri mulai 2027. Lalu Hadrian menilai kebijakan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN baru sebatas langkah sementara dan belum menyelesaikan akar persoalan.

Ia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) bersinergi menyusun solusi jangka panjang terkait status guru.

“Kemenpan RB, BKN, dan Kemdikdasmen harus bersinergi menyelesaikan persoalan status guru. Kalau hanya berubah nama menjadi non-ASN, maka hak-hak mereka juga harus dipastikan tetap terlindungi,” ucapnya.

Lalu Hadrian menegaskan pemerintah tidak boleh hanya fokus pada perubahan istilah administratif, melainkan juga harus menjamin masa depan tenaga pendidik, termasuk kepastian karier dan kesejahteraan.

Menurut dia, pemerintah juga perlu melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terkait kebutuhan dan ketersediaan guru di seluruh Indonesia agar kebijakan pengelolaan tenaga pendidik tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

“Pemerintah harus menghitung ulang secara akurat kebutuhan guru ASN dan non-ASN di seluruh daerah. Negara harus hadir memastikan kebijakan pengelolaan guru tidak berdampak buruk terhadap masa depan para pendidik,” katanya.

Ia menambahkan, penyatuan status guru dalam satu sistem nasional akan membuat tata kelola pendidikan lebih efektif sekaligus memudahkan pemerintah mendistribusikan tenaga pengajar hingga ke daerah terpencil.

“Guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, negara wajib memberikan kepastian status, karier, dan kesejahteraan yang setara bagi seluruh guru,” ujar Lalu Hadrian. (Fredy)