Gresik – Presiden Prabowo Subianto keras mengeluarkan peringatan terhadap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Presiden tegaskan bahwa pemerintah tidak akan main-main dan tinggal diam melihat kekayaan alam dirampas pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Penambangan liar dan penyelundupan emas masih merajalela dan sangat merugikan negara. Ini akan ditindak tegas!” ujar Prabowo saat meresmikan smelter emas PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).
Sebagai negara dengan cadangan emas terbesar ke-enam di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri logam mulia. Namun kini, sebagian besar emas dimanfaatkan pelaku ilegal untuk keuntungan pribadi, lebih banyak lagi diekspor dalam bentuk mentah. sementara praktik ini terus terjadi.
“Kita seharusnya bersyukur memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi yang lebih penting, harus bisa mengelolanya untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Presiden.
Presiden juga mengungkapkan visinya, agar emas tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga menjadi sumber energi baru bagi Indonesia di masa mendatang.
“Sumber daya alam ini harus dijaga, dikelola dengan baik, karena ini aset strategis yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat,” tambahnya.
Dalam upaya memperkuat Hilirisasi Industri Emas, Pemerintah kini mengandalkan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Pabrik pemurnian emas ini memiliki kapasitas produksi 50 ton emas batangan per tahun, dengan memakai teknologi canggih yang mampu mengolah lumpur anoda menjadi logam mulia.
Peresmian smelter ini menjadi bukti bahwa Indonesia sedang menuju kemandirian dalam pengelolaan emas, sekaligus memperkuat upaya pemberantasan praktik ilegal.
Pernyataan tegas Presiden Prabowo menjadi sinyal, jangan coba-coba raup keuntungan pribadi karena, pemerintah akan tingkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan penindakan terhadap pelaku yang merugikan negara.
Dengan komitmen ini, diharapkan emas Indonesia tidak lagi dimanfaatkan oknum untuk kepentingan diri sendiri yang merugikan negara, melainkan dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi nasional.HMT
