Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta praktik daycare atau tempat penitipan anak di Indonesia dievaluasi secara menyeluruh menyusul kasus kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta.
Ia menilai jumlah daycare di Indonesia yang mencapai ribuan belum seluruhnya memenuhi standar perizinan, prosedur operasional, maupun kualitas layanan yang memadai.
“Karena itu, saya mengusulkan agar peraturan pendirian daycare dan SOP-nya diperbaiki serta diperketat secara signifikan,” kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurut dia, sejumlah negara seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark telah menerapkan pengelolaan daycare secara ketat serta menjadikannya bagian dari sistem perlindungan dan pendidikan anak.
Karena itu, Abdullah mengusulkan agar sistem daycare di Indonesia dilengkapi mekanisme profiling atau screening yang dapat diakses orang tua melalui aplikasi atau platform digital.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan daycare, termasuk melalui pemberian subsidi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak hidup layak bagi balita dan anak.
Abdullah turut mengecam kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daycare Little Aresha, Yogyakarta. Ia menilai tindakan tersebut tidak berperikemanusiaan dan melanggar hukum.
Sebagai anggota legislatif yang membidangi penegakan hukum, ia meminta aparat menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, baik pengelola maupun pendiri daycare tersebut.
“Saya juga mendesak instansi yang berwenang lainnya untuk memulihkan trauma fisik maupun psikologis pada anak dan orang tua yang menjadi korban daycare tersebut dengan optimal,” ujarnya. (Norman)
