Jakarta – Lonjakan korban kecelakaan dari kelompok usia produktif mendorong desakan agar pendidikan keselamatan lalu lintas masuk ke kurikulum sekolah sejak dini. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pendekatan saat ini terlalu bergantung pada penindakan di jalan, tanpa membangun perilaku sejak awal.
Menurut Djoko, negara maju sudah lebih dulu mengubah cara pandang. Pendidikan lalu lintas tidak berhenti pada hafalan rambu, tetapi dibentuk sebagai karakter. “Pendekatan mereka menyatu dengan kurikulum, didukung praktik, infrastruktur, dan penegakan hukum,” ujarnya.
Dewan Penasihat Masyarakat Tranaportasi Indonesia (MTI) ini mencontohkan Belanda yang mewajibkan ujian bersepeda bagi siswa SD melalui program Verkeersexamen. Ujian dilakukan di jalan raya dengan pengawasan polisi. Jepang menanamkan etika omoiyari atau empati, dengan membiasakan anak berjalan kaki ke sekolah sejak usia dini. Sementara Swedia menerapkan konsep Vision Zero, yang menempatkan keselamatan sebagai tanggung jawab sistem, bukan hanya individu. Jerman bahkan melibatkan polisi masuk ke sekolah untuk simulasi lalu lintas.
Djoko menilai Indonesia tertinggal dalam hal pembentukan budaya. Data Korlantas Polri menunjukkan mayoritas korban kecelakaan berasal dari usia remaja hingga dewasa muda. Banyak pelajar sudah mengendarai sepeda motor sebelum memiliki SIM.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi kegagalan sistem pendidikan,” kata dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Soegijapranata ini.
Ia menegaskan, memasukkan materi keselamatan ke kurikulum bukan urusan administratif. Ada tiga dampak langsung. Pertama, membentuk kebiasaan aman sejak kecil. Kedua, menekan fatalitas di usia produktif yang berdampak pada ekonomi. Ketiga, membangun etika di ruang publik, termasuk menghormati pejalan kaki dan pesepeda.
Selama ini, pengetahuan lalu lintas dinilai terputus-putus. Anak belajar dari pengalaman, bukan dari sistem. Akibatnya, perilaku di jalan cenderung reaktif dan sering memicu konflik.
Djoko mendorong standar nasional agar setiap siswa mendapat pemahaman yang sama, dari cara menyeberang hingga penggunaan helm dan sabuk pengaman. Ia juga mengusulkan pendekatan lintas pelajaran, seperti menghitung jarak pengereman di matematika atau memahami gaya gesek di fisika.
Implementasi, kata Djoko, harus melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian. Tanpa itu, pembangunan jalan dan infrastruktur tidak akan cukup menekan kecelakaan.
“Faktor manusia tetap dominan. Kalau tidak disentuh dari sekolah, angka kecelakaan akan berulang,” ujarnya.
Ia menekankan, pendidikan keselamatan bukan tambahan beban belajar. “Ini investasi nyawa. Kalau diabaikan, yang hilang bukan hanya statistik, tapi masa depan,” kata Djoko. (Simon)