Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra terkait ambang batas parlemen setiap partai politik mendapat minimal 13 kursi sesuai dengan jumlah komisi di DPR.
Hasto mengatakan PDIP telah berdialog dengan semua partai dan partai kecil, agar tidak ada tekanan dari kekuasaan dalam proses demokrasi.
“Kalau berbicara tentang angka setiap partai punya kepentingan,” ujar Hasto di GOR Otista, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).
Hasto mengingatkan kembali awal mulanya demokratisasi pada era Presiden Soeharto, sehingga lahirnya sistem pemilihan umum (Pemilu). Awal masa pemilu setidaknya ada 48 partai politik.
Seiring kesadaran masyarakat, sistem presidential memerlukan efektivitas dalam jalannya pemerintah. Karena itu, muncul sistem parliamentary threshold sebagai sistem demokrasi pemilu berdasarkan keputusan rakyat.
“Rakyat yang tentukan partai-partai mana yang berhak mengirimkan wakili parlemen. Itulah makna parlementery treshold yang kemudian peningkatan secara berjenjang dilakukan,” tambah Hasto.
Hasto mengatakan PDIP telah melakukan dialog dengan seluruh partai termasuk partai nonparlemen. Sebagai partai yang telah dipilih oleh rakyat. Mereka memiliki visi dan misi sesuai kehendak konsituen.
“Inilah yang kemudian diperhatikan oleh PDIP sehingga nanti akan mengerucut kepada gambaran yang bisa disepakati bersama,” lanjutnya.
Hasto mengingatkan pemerintah untuk arogan dalam mengambil alih hak-hak rakyat. Karena itu, jangan sampai ada praktik monopoli dalam kekuasaan.
“Biarkan rakyat menentukan dan setiap partai politik juga berbenah untuk memberikan kinerja terbaik di tengah rakyat,” tutupnya. (Risky)
