Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), terutama terkait keamanan pangan dan kepatuhan terhadap prosedur pengolahan makanan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Sikap tersebut disampaikan setelah dia mengunjungi ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang akibat dugaan insiden keamanan pangan, Sabtu, 1 Agustus.

“Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini, memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky (tindakan menyimpang dan tidak jujur), titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi,” kata Sudaryono, Minggu (2/8/2026).

Menurut Sudaryono, penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten merupakan bagian penting untuk mencegah masalah serupa kembali terjadi. Karena itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.

Dia juga menempatkan kepala SPPG sebagai pihak yang memegang kendali atas operasional dapur. Kepala SPPG harus memastikan koki, pengawas gizi, dan seluruh petugas menjalankan ketentuan yang berlaku, termasuk ketika terdapat pekerja yang tidak mematuhi aturan.

“Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ,” ujarnya.

Sudaryono menekankan pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada prosedur administratif. Praktik dasar dalam menjaga kebersihan makanan, seperti mencuci tangan, mengenakan sarung tangan, dan memakai masker saat bekerja di dapur, harus benar-benar dijalankan.

Jika petugas tetap mengabaikan ketentuan tersebut setelah diberikan arahan, kepala SPPG diminta mengambil tindakan tegas. Menurut Sudaryono, keamanan pangan harus ditempatkan di atas kepentingan lain karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan penerima MBG.

“Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti enggak boleh lagi (ada toleransi),” tegas Sudaryono. (Risky)