Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku sempat drop menghadapi rentetan kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengakuan itu disampaikan ketika kasus serupa kembali muncul di sejumlah daerah dalam sepekan terakhir.
Sudaryono mengatakan BGN sebenarnya telah melakukan berbagai pembenahan, mulai dari tata kelola hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM). Namun, munculnya kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG membuat upaya perbaikan tersebut menghadapi tantangan besar.
“Kami kan kerjakan ini selama sebulanan ini. Namun, kemudian di atas itu semua, tiba-tiba ada keracunan makanan, itu kemudian kami aduh, cukup sangat prihatin dan drop, ya,” kata Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kasus terbaru terjadi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Sebanyak 152 siswa dari SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale dilaporkan mengalami mual, muntah, sakit perut hingga diare setelah mengonsumsi menu MBG.
Para siswa tersebut kemudian mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit di Makale. Makanan yang dikonsumsi sebelumnya disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan.
Dugaan gangguan pada makanan turut mencuat setelah orang tua salah satu siswa mengaku mendapat cerita dari anaknya bahwa makanan yang dikonsumsi dalam kondisi basi. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan kesehatan para siswa.
Pemerintah daerah masih melakukan pemeriksaan, termasuk mengirim sampel makanan dan muntahan siswa untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.
Kasus Tana Toraja muncul tidak lama setelah dugaan keracunan MBG di Sidoarjo, Jawa Timur. Badan Gizi Nasional menyebut 512 santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, terdampak dalam insiden tersebut.
BGN kemudian menyoroti persoalan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) dalam kasus tersebut. Salah satu persoalan yang diungkap adalah distribusi makanan yang tidak sesuai batas waktu konsumsi.
Rangkaian kejadian tersebut menjadi perhatian karena terjadi ketika BGN tengah melakukan pembenahan pelaksanaan program MBG.
Sudaryono mengatakan kasus-kasus yang terjadi telah dipetakan untuk mengetahui sumber persoalan. Menurut dia, sebagian besar kejadian berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
“Ini menjadi tantangan. Kami pastikan, kami berusaha keras ya bagaimana. Kami tadi sudah jelaskan juga di dalam, dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown, itu 80-90 persen tuh karena tidak taat SOP,” ujarnya.
Karena itu, BGN kembali memperketat penerapan SOP di tingkat SPPG. Pengawasan diarahkan tidak hanya pada proses pengolahan makanan, tetapi juga pada pengelolaan dapur, keamanan pangan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengubah pola kerja kepala dapur dan pengawas gizi. Mereka akan bekerja sejak dini hari hingga sore untuk memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai standar.
Perbaikan tersebut menjadi penting mengingat MBG menyasar jumlah penerima manfaat yang besar. Setiap kelalaian dalam proses pengolahan maupun distribusi berpotensi berdampak terhadap banyak penerima dalam waktu bersamaan.
BGN memastikan evaluasi akan terus dilakukan terhadap SPPG yang bermasalah. Kepatuhan terhadap SOP juga menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Kasus di Sidoarjo dan Tana Toraja sekaligus kembali menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu tantangan utama pelaksanaan MBG. Pemerintah dituntut memastikan percepatan cakupan program berjalan beriringan dengan pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan makanan. (Risky)
Komentar