Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan setelah BGN bersama Kementerian Kesehatan melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG,” kata Sudaryono, Selasa (8/9/2026).

Menurut Sudaryono, berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS ke dinas kesehatan setempat.

Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN tercatat sebanyak 27.022 dapur.

Sudaryono menegaskan, 1.999 dapur tersebut bukan telah mendaftar SLHS tetapi belum memenuhi persyaratan. Mereka bahkan belum melakukan pendaftaran.

“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali,” ujarnya.

Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi, BGN memutuskan menutup sementara seluruh SPPG tersebut untuk menjalani investigasi lebih lanjut.

Penutupan itu mencakup 351 SPPG di wilayah Sumatera, 1.417 SPPG di wilayah Jawa dan Banten, serta 231 SPPG di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

“1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” tegas Sudaryono.

BGN menyatakan penutupan sementara dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap standar higiene dan sanitasi dapur MBG. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, serta keselamatan penerima manfaat sebelum dapur kembali beroperasi. (Risky)