Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak lepas tangan atas kasus gangguan kesehatan yang dialami seorang guru dan sejumlah siswa di Sleman, Yogyakarta, setelah mencicipi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pemerintah dan BGN harus membiayai pengobatan guru tersebut apabila gangguan kesehatan yang dialami terbukti berkaitan dengan MBG.
“Jangan sampai semangat menjalankan program MBG justru membuat orang yang ikut membantu memastikan makanan aman untuk siswa menjadi pihak yang menanggung risiko sendiri. Guru bukan objek yang boleh dikorbankan,” ujar Nurhadi kepada wartawan, Senin (14/9/2026).
Dia menegaskan, guru merupakan bagian dari sistem pengawasan di lapangan. Karena itu, mekanisme perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengawasan keamanan makanan MBG juga harus dipastikan.
Nurhadi pun mengingatkan, BGN sebelumnya telah menjelaskan pencicipan makanan merupakan bagian dari pengawasan berlapis dan bukan semata-mata kewajiban guru. Proses tersebut, kata dia, melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas gizi, asisten lapangan hingga penanggung jawab atau PIC sekolah.
“Karena itu, ketika ada kejadian seperti di Sleman, seluruh rantai pengawasan tersebut harus dievaluasi,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur ini.
Nurhadi juga meminta BGN tidak hanya menghentikan sementara operasional SPPG dan melakukan investigasi. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan korban memperoleh penanganan yang layak dan tidak dibiarkan menanggung sendiri biaya yang muncul akibat kejadian tersebut.
“BGN jangan hanya menghentikan sementara operasional SPPG dan melakukan investigasi, tetapi juga memastikan korban mendapatkan penanganan dan tidak dibiarkan menanggung sendiri biaya yang timbul akibat kejadian tersebut,” tegasnya lagi.
Terkait pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum maupun pembiayaan, Nurhadi menyerahkan hal tersebut kepada hasil pemeriksaan dan investigasi. Namun, secara prinsip, dia menegaskan negara tidak boleh lepas tangan ketika penerima manfaat maupun pihak sekolah terdampak dalam pelaksanaan program pemerintah.
Sebagai mitra BGN, Komisi IX DPR, lanjut Nurhadi, akan meminta penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan prosedur keamanan makanan MBG.
“Bagaimana SOP pencicipan dijalankan, siapa yang bertanggung jawab ketika pencicip mengalami gangguan kesehatan, bagaimana mekanisme pembiayaan pengobatan korban, serta bagaimana memastikan kejadian serupa tidak berulang,” kata Anggota Baleg DPR ini.
Dia menilai, setiap kejadian yang berkaitan dengan dugaan keracunan atau gangguan kesehatan akibat MBG harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. “Setiap kejadian keracunan harus menjadi evaluasi serius, bukan sekadar selesai setelah SPPG disuspend,” katanya.
Nurhadi juga menekankan apabila hasil pemeriksaan membuktikan gangguan kesehatan guru tersebut berkaitan dengan MBG, pemerintah dan BGN harus memberikan kepastian mengenai penanganan serta pertanggungjawaban terhadap korban.
“Saya tidak ingin guru yang membantu memastikan makanan anak-anak aman justru harus membayar sendiri ketika dirinya menjadi korban. Kalau terbukti gangguan kesehatan tersebut berkaitan dengan MBG, pemerintah dan BGN harus hadir memberikan kepastian penanganan dan pertanggungjawaban kepada korban,” pungkasnya. (Lucas)
Komentar