Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J Rumambi, mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memburuk di enam provinsi.
Karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi menjadi sorotan karena berdampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kebakaran juga mengganggu aktivitas ekonomi hingga memicu keluhan lintas negara.
“Dampak Karhutla telah memicu krisis kesehatan akibat kabut asap, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu keluhan lintas negara,” ujar Matindas dalam keterangan resmi, Minggu (18/10/2026).
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu meminta Kristomei memastikan operasi pemadaman berjalan optimal, baik melalui satuan tugas darat maupun udara. Langkah cepat dinilai penting untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami meminta Kepala BNPB baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, untuk langsung turun ke lapangan, memastikan operasi satgas darat maupun udara,” katanya.
Selain penanganan darurat, Matindas juga meminta BNPB melakukan penguatan mitigasi bencana secara terstruktur dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat lokal serta pelibatan aktif masyarakat dan komunitas adat dalam menjaga ekosistem menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
“Itu menjadi kunci utama untuk menekan potensi kerugian jiwa, sosial, dan ekonomi akibat bencana di masa mendatang,” tuturnya.
Di sisi lain, Matindas menyoroti tata kelola anggaran Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan BNPB menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan 14 orang di lingkungan lembaga tersebut.
Karena itu, Matindas meminta Kristomei berani melakukan pembenahan internal, memastikan transparansi, serta menutup celah penyalahgunaan anggaran penanggulangan bencana.
Matindas juga berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan BNPB agar penanggulangan bencana nasional dapat berjalan cepat, efektif, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terdampak.
Dia menyambut baik pergantian Kepala BNPB. Namun, Matindas menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program BNPB, terutama dalam penanganan bencana nasional. (Norman)
Komentar