Jakarta – Partai Gerindra mendalami informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang disebut antipemerintah dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Isu tersebut ramai beredar di media sosial, tetapi mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal membantah dirinya menghadiri pertemuan yang dimaksud.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, partainya mencermati unggahan yang menyebut adanya pertemuan di kediaman Dubes Singapura di Jakarta.

“Partai Gerindra mencermati informasi yang belakangan beredar di media sosial, di mana disebutkan adanya pertemuan tokoh-tokoh antipemerintahan bertemu Dubes Singapura untuk Indonesia,” kata Bambang dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).

Bambang menyatakan, anggota Gerindra yang bertugas di Komisi I DPR RI sedang mendalami kebenaran informasi tersebut. Namun, dia menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dari demokrasi selama disampaikan secara konstruktif.

“Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo selama ini terbuka terhadap kritik. Tapi, perlu ditekankan, kritik tersebut hendaknya ditujukan untuk perbaikan tanpa ada sisipan kepentingan lain apalagi asing,” ujarnya.

Isu yang beredar di media sosial itu mengaitkan nama Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal dengan dugaan kunjungan ke kediaman Dubes Singapura. Sejumlah unggahan juga menampilkan video area pagar depan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta dengan narasi bernada tuduhan, “Londo ireng is coming”.

Dino membantah kabar tersebut dan menyebut unggahan yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan itu sebagai narasi fiktif. Dia menegaskan sedang berada di Perth, Australia, untuk menghadiri konferensi perubahan iklim.

“Itu unggahan fiktif dari tim siluman. Dia bilang hari Minggu saya ke rumah Dubes Singapura. Tampaknya mau menciptakan narasi ada kongkalikong mau atau apa. Faktanya, hari Minggu sampai Selasa saya ada di Perth, Australia. Saya lagi diundang untuk bicara dalam konferensi perubahan iklim,” kata Dino.

Dengan adanya bantahan tersebut, dugaan pertemuan yang beredar di media sosial masih perlu diverifikasi. Informasi mengenai pertemuan maupun pihak-pihak yang disebut terlibat tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (Lucas)