Blitar – Jagat politik tanah air mendadak diguncang isu panas. Dugaan penyadapan yang mengarah langsung ke Presiden Prabowo Subianto kini menggelinding menjadi bola salju yang liar. Lebih mengejutkan lagi, kasus ini menyeret nama mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menanggapi situasi genting ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, langsung angkat bicara dengan nada tinggi saat berada di Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026). Tanpa basa-basi, Hasto melabeli aksi spionase terhadap kepala negara ini sebagai bentuk kejahatan luar biasa.
“Ketika presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja disadap, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi!” tegas Hasto dengan raut wajah serius.
Bukan Sekadar Bocornya Data, Ini Ancaman Negara!
Bagi PDI Perjuangan, isu ini bukan lagi sekadar masalah pelanggaran privasi biasa atau penyalahgunaan wewenang internal. Ini adalah ancaman nyata terhadap stabilitas, kedaulatan, dan kepentingan strategis NKRI.
Hasto menilai, jika seorang presiden saja bisa ditembus pertahanan informasinya oleh aparat penegak hukum, maka ada yang salah dengan sistem pengawasan teknologi intelijen di Indonesia.
Oleh karena itu, banteng moncong putih tersebut menyatakan berdiri di garis depan untuk mendukung penuh pengusutan kasus ini secara radikal dan menyeluruh. “PDI Perjuangan memberikan dukungan total terhadap upaya penuntasan persoalan-persoalan tersebut,” cetusnya.
Senjata Rahasia Pembungkam Lawan Politik?
Bukan Hasto namanya jika tidak melihat dampak sosial yang lebih luas. Ia mencium adanya aroma busuk penggunaan alat penyadapan sebagai instrumen kekuasaan untuk memata-matai kehidupan pribadi tokoh politik, mengintip strategi lawan, dan membungkam suara-suara sumbang yang berseberangan dengan pemerintah.
Jika praktik kotor ini dibiarkan, Indonesia dinilai sedang berjalan mundur ke era kegelapan demokrasi. Kebebasan berpendapat dan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang terancam runtuh di bawah bayang-bayang ketakutan.
Momentum Bersih-Bersih Total
Ekskalasi kasus ini diharapkan tidak menguap begitu saja. Hasto mendesak agar momentum ini dijadikan titik balik (turning point) untuk merombak total regulasi, prosedur, dan pengawasan ketat terhadap alat sadap di Indonesia.
“Peristiwa ini harus jadi titik balik. Penyadapan tidak boleh lagi dijadikan alat politik atau senjata untuk menekan pihak-pihak yang berbeda pandangan!” seru Hasto.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu apakah pengusutan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo ini akan dibuka secara transparan, objektif, dan tuntas, atau justru berakhir antiklimaks di bawah karpet merah kekuasaan. (Risky)
Komentar