Jakarta – Eskalasi politik di Senayan kian memanas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini tengah membidik perkembangan krusial terkait wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden. Namun, DPR memilih tidak gegabah dan memilih menunggu dua penentu kebijakan penting: pembukaan masa sidang dan keputusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA).

Gelombang desakan ini nyatanya bukan isapan jempol belaka. Dasco mengakui bahwa aspirasi untuk mengevaluasi posisi orang nomor dua di Indonesia itu terus mengalir deras, baik dari organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun gerakan lintas fraksi di dalam parlemen sendiri.

“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/11/2026).

Gebrakan di Meja Informal
Meski mekanisme resmi belum berjalan lantaran DPR masih dalam masa reses, Dasco membocorkan bahwa kasak-kusuk dan pembahasan mengenai nasib sang Wapres sudah sangat intens terjadi di balik layar. Anggota legislatif dari berbagai partai politik dikabarkan mulai menyatukan suara secara informal.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi. Karena memang belum masuk masa sidang, mereka meminta dalam forum yang diatur secara mekanisme untuk pembahasan secara resmi,” tambah Dasco.

Menanti Hari Esok
Publik kini tertuju pada hari esok, Selasa (10/11/2026), saat masa sidang DPR RI resmi dibuka kembali. Dasco meminta masyarakat untuk bersabar dan mengawal ketat proses konstitusional yang akan bergulir di parlemen.

Langkah politik apa yang akhirnya akan diambil oleh DPR? Apakah hak angket dan pemakzulan ini akan benar-benar terealisasi, atau justru menguap begitu saja? Semua keputusan besar ini berada di tangan para wakil rakyat setelah masa sidang resmi dimulai dan berkas utuh dari MA diterima. (Norman)