Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memeriksa sejumlah pemerintah daerah yang realisasi anggaran penanganan bencananya masih di bawah 10 persen. Ia memperingatkan kepala daerah agar tidak menggunakan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk kepentingan di luar penanganan dan pencegahan bencana.

Tito mengaku prihatin setelah menemukan rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah terdampak bencana Sumatera. Ia akan menurunkan tim untuk memastikan penyebabnya, termasuk kemungkinan pembayaran pekerjaan yang belum jatuh tempo.

“Memang saya sedikit agak prihatin karena ada daerah yang realisasinya di bawah 10 persen,” kata Tito seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Tito, rendahnya penyerapan anggaran belum tentu menunjukkan adanya pelanggaran. Bisa saja pekerjaan masih berlangsung sehingga pembayaran baru dilakukan setelah tahap tertentu selesai.

“Saya akan turunkan tim, benar enggak ini karena belum dibayarkan karena pekerjaannya belum selesai. Kalau pekerjaannya belum selesai, memang dibayarnya nanti sesuai termin,” ujarnya.

Termin merupakan tahapan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah disepakati.

Tito menegaskan pembayaran sebelum pekerjaan memenuhi ketentuan juga tidak dibenarkan.

“Pekerjaan belum selesai dibayarkan, salah,” katanya.

Namun, ia mengingatkan tambahan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat memiliki tujuan yang jelas.

Tito menyebut Presiden Prabowo sebelumnya memberikan tambahan TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk mendukung penanganan bencana dan langkah pencegahan di daerah.

Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan seperti menyiapkan tenda darurat, memperbaiki jalan rawan longsor, membersihkan sungai, dan membiayai kegiatan lain yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.

Menurut Tito, pemerintah daerah yang belum mengalami bencana juga dapat memanfaatkan dukungan anggaran untuk mengurangi risiko apabila bencana terjadi.

Ia menegaskan penggunaan dana di luar tujuan tersebut tidak sesuai dengan arahan pemerintah.

Jika pemeriksaan menemukan penyimpangan dari ketentuan dan arahan Presiden, Tito menyatakan siap memberikan teguran kepada kepala daerah.

“Ya tergantung kita lihat nanti kalau seandainya memang di luar dari arahan surat edaran dan arahan Bapak Presiden, saya pasti akan memberikan teguran,” katanya.

Tito juga membuka kemungkinan menyampaikan temuan tersebut kepada masyarakat dan DPRD setempat.

Menurutnya, publik perlu mengetahui apabila pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran, tetapi dana itu tidak digunakan untuk penanganan bencana sebagaimana tujuan awalnya.

“Dan mungkin ya kita akan sampaikan kepada publik biar masyarakat juga tahu bahwa ada anggaran yang diberikan oleh Bapak Presiden tapi enggak digunakan untuk bencana. Di DPRD juga kita bisa kasih tahu, sehingga ada sanksi politik mungkin di situ,” ujar Tito. (Risky)