Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk badan khusus untuk mengonsolidasikan belanja barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan yang selama ini dilakukan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Langkah tersebut ditempuh untuk menekan pemborosan anggaran akibat pengadaan yang berjalan sendiri-sendiri di setiap daerah.

Rencana itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.

Prabowo menilai, pola pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini belum terkoordinasi secara optimal. Setiap pemerintah daerah memiliki kebutuhan barang yang serupa, tetapi proses pembeliannya dilakukan secara terpisah. Akibatnya, harga barang yang sama bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.

Ia mencontohkan pengadaan bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, hingga obat-obatan untuk rumah sakit. Menurut Prabowo, kebutuhan tersebut seharusnya dapat dihimpun dan dibeli secara bersama melalui satu badan agar pemerintah memiliki daya tawar lebih kuat.

“Kalau nanti kita belanja satu badan, tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan, kita bisa menghemat mungkin 40 persen yang dilaporkan LKPP,” kata Prabowo.

Prabowo menyebut, berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sekitar sepertiga APBN atau kurang lebih Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen dinilai berpotensi terbuang akibat ketidakefisienan.

Dengan perhitungan tersebut, potensi pemborosan anggaran diperkirakan mencapai Rp480 triliun atau hampir 30 miliar dolar AS.

Presiden menilai persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran, melainkan juga tata kelola dan manajemen pengadaan pemerintah. Karena itu, ia mendorong konsolidasi belanja agar kebutuhan barang dan jasa dari berbagai daerah dapat direncanakan serta dibeli secara terintegrasi.

Gagasan tersebut sejalan dengan rencana pemerintah memperkuat kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Rencana itu sebelumnya telah disampaikan Prabowo dalam pidato pengantar RAPBN 2027 pada Agustus 2026.

Melalui badan tersebut, kebutuhan pengadaan barang dan jasa kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi barang juga diarahkan mengikuti standar yang ditetapkan secara terpusat, sementara proses pengadaan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Prabowo berharap konsolidasi pengadaan dapat mengurangi perbedaan harga pembelian barang yang sama sekaligus menciptakan efisiensi anggaran. Penghematan tersebut nantinya dapat dialihkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, upaya pembenahan belanja pemerintah perlu dilakukan agar anggaran negara tidak terus terbuang akibat pengadaan yang tidak terkoordinasi. (Lucas)