Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meski demikian, Prabowo berpeluang berkonsultasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah sebelum menetapkan kandidat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, proses penjaringan hingga penentuan dua calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Prabowo memiliki keleluasaan menentukan mekanisme yang akan ditempuh, termasuk meminta masukan dari partai politik koalisi.

“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, Presiden dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum mengajukan dua nama kepada MPR. Namun, konsultasi tersebut bukan keharusan yang membatasi kewenangan kepala negara.

“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” ujarnya.

Meski demikian, Yusril mengungkapkan Prabowo memiliki sekitar 10 partai politik pendukung yang tergabung dalam koalisi pada Pilpres 2024. Partai-partai tersebut terdiri atas kekuatan politik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen.

Menurut Yusril, partai-partai koalisi dapat dilibatkan dalam pembicaraan mengenai pengisian jabatan wakil presiden. Ia menyebut konsultasi tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” jelasnya.

Yusril mengungkapkan, Prabowo telah menyampaikan kemungkinan untuk membicarakan pengisian jabatan wakil presiden bersama partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu disampaikan dalam pembicaraan di lingkungan Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).

“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’,” ungkap Yusril.

Meski demikian, Yusril mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan pimpinan partai koalisi akan digelar. Ia menegaskan penentuan waktu dan mekanisme pembicaraan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo.

“Kita maklum hal itu. Namun, kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” pungkasnya.

Dengan demikian, konsultasi politik dengan partai koalisi menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh Prabowo sebelum mengajukan dua kandidat pengganti Gibran kepada MPR. Namun, keputusan akhir mengenai dua nama tersebut tetap berada di tangan Presiden. (Risky)