Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menyikapi masuknya nama Ketua DPR Puan Maharani dalam bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang sudah mengundurkan diri.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sikap politik PDIP terkait posisi wakil presiden yang kosong setelah Gibran mundur harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Ketentuan tersebut menempatkan kewenangan mengambil keputusan strategis di tangan ketua umum.
“Sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan posisi jabatan wakil presiden yang kosong pascamundurnya Saudara Gibran Rakabuming Raka, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, maka terhadap hal-hal yang sangat strategis tersebut kewenangan berada di tangan Ibu Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto dalam pernyataan persnya, Minggu (15/11/2026).
Dia menambahkan, PDIP memandang keputusan politik strategis harus berlandaskan konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum. Aspirasi rakyat juga perlu menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan politik.
“Selama ini kami diajarkan bahwa di dalam watak politik yang membangun peradaban harus disertai dengan keteguhan di dalam menjalankan perintah konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum, serta watak politik yang bergerak ke bawah mengorganisir rakyat sehingga seluruh aspirasi rakyat menjadi landasan terbaik di dalam mengambil keputusan politik strategis,” ujarnya.
Hasto juga mengingatkan pentingnya etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Menurut dia, peristiwa politik belakangan ini harus menjadi pelajaran agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek.
“Semoga bangsa Indonesia semakin diteguhkan oleh etika, moral, dan juga keyakinan bahwa kita bisa bangkit bersama-sama dan peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini menjadi pelajaran yang sangat penting tentang pentingnya etika, moral, dan keteladanan seorang pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan apalagi melanggar konstitusi dan menggunakan berbagai alat-alat kekuasaan bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek,” tutur Hasto. (Risky)














Komentar