Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dan Blokir 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

POLRI39 Dilihat

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari praktik perjudian daring (judi online). Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik memblokir 322 rekening penampungan dan menyita total dana senilai Rp28.010.228.458 (Rp28 miliar lebih).

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (16/11/2026).

Kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan tim penyidik terhadap operasional sebuah situs judi online berinisial A. Dari hasil pendalaman, situs tersebut diketahui menampung setoran (deposit) dari para pemain menggunakan beragam saluran pembayaran digital, mulai dari QRIS, virtual account, transfer antarbank, dompet elektronik (e-money), hingga transfer pulsa.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mayoritas dari 322 rekening yang telah diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain untuk menyamarkan aliran dana sindikat.

Sesuai dengan mekanisme Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013, apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang mengonfirmasi atau membuktikan keabsahan kepemilikan dana tersebut, seluruh uang di dalam ratusan rekening itu akan dirampas untuk negara.

Saat ini, status perkara telah resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga tengah memburu aktor intelektual sekaligus pemilik manfaat utama (beneficial owner) yang mengendalikan perputaran uang haram tersebut. Sementara itu, akses terhadap situs judi berinisial A telah diblokir melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dengan memasukkannya ke dalam daftar Trust Positif.

Atas perbuatannya, para pelaku dalam jaringan ini terancam dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana perjudian dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para tersangka menghadapi ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar. (Adi Surachman)

Komentar