Modal QRIS dan Pasar Raksasa, Indonesia Berpeluang Jadi Raja Pembayaran Digital ASEAN

Nasional11 Dilihat

Jakarta – Indonesia memiliki kartu as untuk mendominasi peta ekonomi digital di Asia Tenggara. Berbekal adopsi masif Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, serta penetrasi internet yang terus menanjak, Indonesia dinilai sangat berpeluang menjadi pemain utama di sektor pembayaran digital kawasan.

Peluang emas ini terbuka lebar menyusul resmi ditekennya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) oleh Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026) lalu.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, meyakini sektor pembayaran akan menjadi motor penggerak utama posisi tawar Indonesia di pasar regional.

“Dengan penduduk nomor empat di dunia dan penetrasi internet yang terus tumbuh, ekonomi digital Indonesia berpotensi naik secara signifikan. Sektor pendorongnya adalah pembayaran. Indonesia dengan QRIS-nya bisa menjadi pemain utama di ASEAN,” ujar Nailul di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Jangan Cuma Jadi Penonton dan Pasar Konsumsi
Meski peluang integrasi pasar lewat DEFA sangat menjanjikan, Nailul memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terlena dengan besarnya pasar domestik hingga berakhir sekadar menjadi konsumen produk digital negara tetangga yang ekosistemnya lebih matang, seperti Singapura.

Untuk mencegah hal tersebut, ada tiga pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dibereskan pemerintah:

  • Genjot Pengembangan AI: Kapasitas talenta dan industri dalam negeri dalam mengembangkan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) harus diperkuat agar tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi regional.
  • Hapus Blind Spot Internet: Ketimpangan infrastruktur digital di berbagai pelosok daerah masih menjadi ganjalan serius. Pemerataan akses internet mutlak diperlukan agar manfaat DEFA bisa dinikmati secara adil oleh masyarakat dan pelaku usaha di seluruh daerah.
  • Kawal Lokalisasi Data: Pemerintah diminta memperketat aturan agar data masyarakat tetap dikelola di dalam negeri. Nailul menyoroti fenomena banyaknya pusat data (data center) yang dibangun di Indonesia, tetapi pemanfaatan dan nilai tambah ekonominya justru mengalir ke luar negeri.

“Pemerintah perlu mempertahankan lokalisasi data di Indonesia dan meminta perusahaan pengguna data tersebut juga mengolahnya di dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah dari ekonomi digital tidak terbang ke Singapura,” tegas Nailul.

Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Di sisi lain, pemerintah menaruh harapan besar pada kesepakatan ASEAN DEFA yang ditandatangani dalam rangkaian Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) tersebut. Kesepakatan ini diproyeksikan menjadi salah satu bahan bakar utama untuk mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada periode 2028/2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimistis perjanjian ini akan mempermudah perdagangan digital, memperlancar transaksi lintas negara, serta memperluas panggung bagi pelaku usaha nasional di tingkat regional.

“Perjanjian ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan,” ungkap Airlangga.

Kini, bolanya ada di tangan pembuat kebijakan. Dengan kekuatan QRIS dan pasar domestik yang masif, Indonesia sudah memiliki modal awal yang kuat. Tinggal bagaimana kesiapan infrastruktur, penguatan SDM, serta ketegasan regulasi dipacu agar kue ekonomi digital ASEAN benar-benar dinikmati di rumah sendiri. (Lucas)

Komentar