Irjen Eko Hadi Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo

POLRI124 Dilihat

Jakarta – Irjen Pol Eko Hadi Santoso mengaku menyesal dan meminta maaf setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan penyesalan dan permintaan maaf tersebut disampaikan Eko Hadi dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar pada Selasa, 17 November 2026.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan, Eko menyampaikan penyesalan meskipun mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.

“Ya juga ada ucapan, walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam dalam jumpa pers di Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Anam yang mengikuti persidangan sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB menyebut seluruh saksi yang dihadirkan dalam sidang etik diperiksa secara menyeluruh.

“Semua pihak dikasih kesempatan ya untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta juga diurai sedemikian rupa,” ucap Anam.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Anam menilai konstruksi perkara telah diuraikan dalam persidangan. Ia juga menyatakan mekanisme sidang berjalan sesuai aturan.

“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga,” ucap dia.

Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH

Majelis sidang KKEP Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Eko Hadi Santoso.

Dalam sidang etik, Eko dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan yang menjadi dasar pelanggaran tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tersebut telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi.

“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ucap Trunoyudo.

Menurut Trunoyudo, Eko Hadi diduga terlibat dalam pemufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan akses atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Meski dijatuhi sanksi PTDH, Eko Hadi mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Selain Prabowo, penyidik menyebut dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi menerapkan sejumlah pasal sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.

Pasal yang diterapkan antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Selain itu, terdapat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana makar.

Sementara itu, Ahrie Sonta sebelumnya juga telah dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang etik Polri. Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut. (Lucas)

Komentar