Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat perputaran dana judi online (judol) di Indonesia turun 12,9 persen pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, pemerintah menilai penurunan tersebut belum cukup untuk memberantas praktik perjudian digital karena jaringan bandar masih memiliki sumber daya besar.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemberantasan judi online tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran situs. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan pelaku hingga sumber pendanaannya.
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” kata Meutya dalam Dialog Kebangsaan tentang Strategi Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).
Meutya menjelaskan, Komdigi bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan penyebaran aktivitas ilegal di ruang digital. Sementara itu, Polri berperan menindak para pelaku melalui proses hukum.
Menurut dia, pemutusan akses atau take down situs judi online tidak akan menyelesaikan persoalan apabila bandar dan jaringan di belakangnya masih memiliki kemampuan untuk kembali beroperasi.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ujarnya.
Salah satu upaya membongkar jaringan tersebut dilakukan Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari judi online, penyidik memblokir 322 rekening bank dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
Meutya juga menyebut jaringan judi online beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Komdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang digunakan jaringan tersebut ditemukan di Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Pemerintah menilai penanganan judi online perlu dilakukan melalui kombinasi pencegahan di ruang digital dan penegakan hukum terhadap jaringan pelaku. Dengan demikian, pemberantasan tidak berhenti pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar aliran dana serta aset yang berkaitan dengan aktivitas ilegal tersebut. (Risky)











Komentar