BGN Prioritaskan Perluasan Program MBG ke Daerah 3T dan Zona Rawan Stunting

Nasional14 Dilihat

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan angka stunting tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses pemenuhan gizi secara merata.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG. Karena itu, pihaknya akan mempercepat pendataan dan realisasi perluasan layanan, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan membutuhkan intervensi gizi lebih besar.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi, Kamis (19/11/2026).

“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, perluasan MBG harus memperhatikan pemerataan penerima manfaat. Pemerintah tidak hanya berfokus pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan masyarakat di kawasan terpencil memperoleh akses terhadap program pemenuhan gizi tersebut.

Selain memperluas jangkauan, BGN juga memperketat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan MBG. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Sudaryono menjelaskan, penguatan pengawasan mencakup kewajiban pelaporan penggunaan dana setiap hari, peningkatan pengawasan terhadap operasional dapur, hingga penerapan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi secara terpusat.

“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,” katanya.

Sudaryono menyebut pembenahan tersebut sebagai bagian dari transformasi tata kelola MBG 2.0. Melalui kebijakan ini, BGN ingin membuka ruang pengawasan yang lebih luas agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.

“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerataan jangkauan dan penguatan pengawasan menjadi dua aspek penting dalam memastikan MBG berjalan optimal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. (Norman)

Komentar