Komisi XII DPR: Penghentian Tambang Ilegal Harus Diikuti Pemulihan Lingkungan

Politik21 Dilihat

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menegaskan aktivitas pertambangan ilegal harus diikuti pemulihan lingkungan dan penyediaan pekerjaan pengganti yang jelas bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Saya mendukung penertiban ini. Keselamatan pekerja, sumber air masyarakat, dan lahan pertanian harus dilindungi,” kata Ateng, dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2026).

“Dukungan itu juga disertai harapan agar pemerintah hadir sampai pada urusan pemulihan lingkungan dan keberlangsungan nafkah keluarga yang terdampak,” imbuhnya.

Ia pun meminta pemerintah membuka data lokasi, status perizinan, serta perkembangan penanganan setiap titik tambang agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

Namun, kata Ateng, penertiban tidak boleh berhenti pada pemasangan segel, tetapi harus memastikan aktivitas ilegal tidak kembali berlangsung dan kerusakan lingkungan ditangani secara bertanggung jawab.

Pihak juga meminta pemerintah tidak mengabaikan nasib buruh gali, pemecah batu, sopir, dan pekerja lain yang selama ini bergantung pada penghasilan harian.

Menurutnya, proses hukum harus mempertimbangkan bukti keterlibatan seseorang, sementara dukungan ekonomi diberikan berdasarkan kondisi keluarga yang terdampak

“Pemerintah perlu menyiapkan pekerjaan dengan jadwal dan pembayaran yang bisa dipercaya. Kepastian penghasilan itulah yang membantu warga meninggalkan pekerjaan tambang ilegal,” kata Ateng menambahkan.

Ia juga mendorong program padat karya pemulihan lingkungan sebagai salah satu pekerjaan pengganti. Sehingga, warga dapat dilibatkan dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan pohon, dan pengendalian erosi pada area yang telah dinyatakan aman. Program harus memiliki pembiayaan serta standar upah yang jelas. (Risky)

Komentar