Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu MPR RI melakukan verifikasi terhadap calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses ini bertujuan memastikan rekam jejak para kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, sosok yang dipilih bisa teruji latar belakangnya.
“KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah, termasuk KPK, dalam memastikan rekam jejak dan integrita calon wakil presiden,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
“Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses seleksi pejabat publik berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” sambung dia.
Salah satu pengecekan yang bisa dilakukan KPK, kata Budi, adalah terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN juga dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
Meski begitu, kepatuhan penyampaian ini tidak hanya menjadi faktor tunggal. “Tetapi juga dari kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan yang dilaporkan,” tegas Budi.
Bagi KPK, LHKPN tidak bisa dianggap hanya sebagai kewajiban penyelenggara negara. Kata Budi, penyampaian harta kekayaan sebenarnya bertujuan sebagai instrumen pencegahan korupsi karena mendorong transparansi dan akuntabilitas.
“KPK berharap transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujar dia.
Tim verifikasi cawapres Gibran Rakabuming Raka dibentuk MPR RI melalui rapat. Ada tiga kelompok kerja (pokja) dan mereka akan melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dalam waktu tujuh hari kerja. (Risky)














Komentar