Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah cepat dalam penanganan infrastruktur pascabencana dengan langsung membangun jembatan permanen di jalur strategis Sumatra–Aceh tanpa menunggu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai sepenuhnya. Menurutnya, infrastruktur darurat yang biasanya dibangun pada masa tanggap darurat bencana hanya bersifat sementara dan memiliki keterbatasan kapasitas.
Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan pentingnya jalur penghubung tersebut bagi distribusi logistik nasional, termasuk pengangkutan bahan bakar minyak (BBM), semen, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Pada saat tanggap darurat, yang kita bangun itu kan bersifat darurat, sementara waktu. Kemudian, misalnya, jembatan darurat yang kita bangun itu tidak akan bertahan lama karena yang melintas merupakan kendaraan besar, meskipun sudah kita batasi maksimal 20 ton. Jadi tidak mungkin (dibatasi),” kata Menteri Dody dalam acara InfraTalk di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
“Belum lagi ini merupakan jalur lintas Medan–Aceh, ada angkutan BBM, logistik, semen, dan lain-lain. Jadi kemudian saya memberanikan diri, walaupun sebetulnya waktu itu belum boleh. Seharusnya saya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi langsung membangun jembatan permanennya,” tambahnya.
Menurut Menteri Dody, pekerjaan fisik di lapangan telah berjalan sehingga kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut dapat terserap dengan cepat. Meski demikian, pembayaran kepada pelaksana pekerjaan tetap harus mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi karena di PU ini banyak pekerjaan yang sudah bersifat permanen, sehingga penyerapan anggarannya bisa berlangsung lebih cepat,” ujar Menteri Dody.
Selain pembangunan infrastruktur permanen, Kementerian PU juga terus menjalankan program padat karya di wilayah terdampak bencana di Sumatra. “Untuk padat karya di Sumatra itu masih terus berlangsung, terutama untuk pembersihan lumpur. Jadi itu di Ditjen Cipta Karya. Kan masih banyak lumpur, terutama di daerah Aceh Tamiang. Semua lokasi akan kita bersihkan dari lumpur,” ungkapnya.
Hingga Juni 2026, Kementerian PU telah menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah hunian sebanyak 1.544 unit atau sekitar 83 persen dari total target 1.866 unit di 18 lokasi. Sementara itu, pembersihan fasilitas umum, kawasan permukiman, serta relokasi puskesmas telah mencapai progres 100 persen.
Di sektor sumber daya air, pemerintah telah menangani dua embung terdampak, memperbaiki 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta membangun 70 sumur bor dangkal. Sementara itu, di bidang konektivitas, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan terdampak telah ditangani. Pada sektor sanitasi dan persampahan, sebanyak 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah ditangani.
Komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana juga diperkuat dengan dukungan anggaran yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun. (Risky)
