Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) secara nasional pada 10 November 2026. Melalui program ini, pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer uang tunai kepada masyarakat yang berhak menerima.

Rencana peluncuran tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, setelah mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

“Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” kata Luhut.

Menurut Luhut, digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya mengubah mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat terjangkau.

“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelasnya.

Luhut mengatakan, kebijakan subsidi pemerintah ke depan diharapkan lebih berorientasi pada penerima manfaat, bukan hanya pada produk yang disubsidi. “Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.

11,5 Juta Keluarga Terdaftar
Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat, mengatakan bahwa persiapan penerapan Perlinsos Digital telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. “Saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yaitu 514 kabupaten/kota,” kata Firman.

Hingga 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) tercatat telah mendaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Pemerintah juga melibatkan 775.000 Agen Perlinsos untuk membantu warga yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri.

“Dan per hari ini sudah ada 11,5 juta kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi Perlinsos ini. Dan ada 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial. Kalau kita lihat data hariannya, sudah lebih dari 600 ribu pendaftar yang mendaftar di portal Perlinsos per hari,” paparnya.

Uji Coba Diklaim Meningkatkan Ketepatan Sasaran
Pemerintah juga mengevaluasi penerapan sistem tersebut melalui sejumlah proyek percontohan. Salah satu hasil evaluasi yang dilaporkan kepada Prabowo berasal dari uji coba Perlinsos Digital di Bali.

Firman mengatakan, penggunaan sistem digitalisasi tersebut menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar sebagai penerima. Sementara itu, inclusion error (kondisi ketika bantuan diterima oleh warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria) juga berhasil diturunkan sebesar 4,1 persen.

“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Bali. Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun sebesar 4,1 persen. Artinya, digitalisasi Perlinsos ini mampu membuat proses penyaluran bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan digitalisasi perlindungan sosial dapat memperbaiki pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Namun, penerapan secara nasional masih menunggu peluncuran resmi yang dijadwalkan pada 10 November 2026. (Natalia)