DPR dan Pemerintah Sepakati Anggaran Revitalisasi Sekolah 2027 Sebesar Rp14,2 Triliun

Politik3 Dilihat

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati anggaran program revitalisasi sekolah untuk tahun 2027 sebesar Rp14,2 triliun. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi perbaikan 10.470 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, yang masih terpaut jauh dari target pemerintah sebanyak 100.000 sekolah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil pembahasan terakhir antara parlemen dan pemerintah. Sasaran perbaikan mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas.

“Anggarannya per pembahasan terakhir kemarin masih untuk 10.470 sekolah di seluruh Indonesia. Jadi 10.470 ini untuk seluruh satuan pendidikan mulai kelompok bermain sampai dengan SMA dan SMK,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Lalu menjelaskan bahwa target revitalisasi 100.000 sekolah tetap menjadi harapan bersama. Namun, realisasi di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran negara yang disepakati dalam rapat kerja.

“Kalau Mendikbudristek mengatakan 100.000, ya tentu harapan kita semua bisa mencukupi 100.000, karena dari rapat terakhir kemarin baru diputuskan DPR bersama pemerintah sepakat menganggarkan sekitar Rp14,2 triliun untuk 10.470 sekolah se-Indonesia,” katanya.

Program revitalisasi ini tidak hanya menyasar sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat, tetapi juga kerusakan kategori sedang dan ringan. Selain perbaikan fisik bangunan, anggaran juga diarahkan untuk melengkapi fasilitas penunjang pendidikan yang belum tersedia di sejumlah sekolah, seperti sarana sanitasi, perpustakaan, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

Menurut Lalu, pemenuhan fasilitas ini penting agar seluruh satuan pendidikan memenuhi standar kelayakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arahan kepala negara.

“Presiden menginginkan bahwa seluruh sekolah di tanah air tanpa terkecuali, mulai dari satuan pendidikan yang paling rendah sampai dengan menengah atas, harus diperbaiki dan layak untuk dilaksanakan proses belajar mengajar,” pungkasnya. (Lucas)

Komentar