Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan 10 ruas jalan daerah di Provinsi Bali sepanjang total 20,78 km melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2025.
Penanganan jalan tersebut meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan akses menuju sentra produksi serta kawasan pariwisata di Bali.
Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di wilayah Jawa Timur–Bali dengan total 42 paket sepanjang 108,35 km. Di Provinsi Bali, seluruh paket telah diselesaikan dan dilakukan Provisional Hand Over (PHO).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa program IJD merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas daerah guna mendukung program prioritas nasional, khususnya swasembada pangan dan energi.
“Program Inpres Jalan Daerah ini bertujuan meningkatkan kemantapan dan konektivitas jalan daerah, sehingga dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses menuju kawasan produksi pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Dody.
Program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.
Di Provinsi Bali, penanganan dilakukan pada 10 ruas jalan yang tersebar di sejumlah kabupaten, antara lain Jembrana, Tabanan, Buleleng, Badung, Klungkung, Karangasem, dan Gianyar. Ruas-ruas tersebut merupakan bagian dari jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang menghubungkan kawasan produksi, distribusi logistik, serta destinasi pariwisata.
Adapun 10 paket pekerjaan yang telah selesai meliputi paket preservasi Jalan Awen – Pengambengan di Kabupaten Jembrana, paket preservasi Jalan Banda – Nyanglan di Kabupaten Klungkung, paket preservasi Jalan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng, paket preservasi Jalan Petang – Gunung Kaja di Kabupaten Badung, dan paket preservasi Jalan Simpang Tegal Badung Timur – Cupel di Kabupaten Jembrana.
Selanjutnya paket preservasi Jalan Simpang Kediri – Kapten Tendean – Batas Kediri dan paket preservasi Jalan Cengolo – Yeh Gangga di Kabupaten Tabanan, paket preservasi Jalan Ngurah Rai dan paket preservasi Jalan Selat – Pasar Agung di Kabupaten Karangasem serta paket preservasi Jalan Wanayu – Klusu – Pejeng – Pesalakan di Kabupaten Gianyar.
Dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp93,53 miliar, pelaksanaan program ini juga memberikan dampak sosial ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja ¬sekitar 1.100 orang selama masa konstruksi.
Sejumlah ruas yang ditangani juga mendukung akses menuju sentra pertanian, pelabuhan perikanan, serta kawasan pariwisata, sehingga memperkuat konektivitas antar sektor dan wilayah di Bali.
Menteri Dody menambahkan bahwa peningkatan kualitas jalan daerah di Bali memiliki peran penting tidak hanya mendukung sektor pertanian dan logistik, tetapi juga memperkuat daya saing Bali sebagai provinsi pariwisata unggulan.
“Dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat dan wisatawan menjadi lebih lancar, distribusi barang lebih efisien, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujar Menteri Dody.
Perbaikan jalan ini tidak hanya meningkatkan kemantapan infrastruktur, tetapi juga memperkuat akses bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang sebelumnya rusak kini menjadi lebih layak dilalui, sehingga mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan dari sentra produksi menuju pasar.
Peningkatan kualitas jalan juga berkontribusi pada efisiensi waktu tempuh dan dan biaya logistik. Akses menuju kawasan produksi pangan dan energi pun menjadi lebih terhubung, sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan.
Kementerian PU akan terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan daerah guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. (Risky)
