Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menilai penarikan pasukan TNI dari Lebanon menjadi salah satu opsi apabila kondisi keamanan di wilayah penugasan tidak kondusif dan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tidak mampu memberikan perlindungan kepada prajurit.

“Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan,” kata Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam Honi Havana di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Honi, opsi tersebut menunjukkan keselamatan prajurit menjadi prioritas utama pemerintah. Meski demikian, pemerintah menilai pengiriman prajurit TNI ke Lebanon masih layak dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor.

Honi menjelaskan, pemerintah terus menerima laporan terbaru dari TNI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut terkait perkembangan situasi keamanan di wilayah konflik.

Kedua institusi tersebut juga disebut telah menyiapkan langkah mitigasi apabila muncul ancaman terhadap keselamatan prajurit TNI yang bertugas.

Selain itu, pemerintah juga memiliki opsi melakukan pemindahan pasukan dari satu lokasi penugasan ke lokasi lain menyesuaikan situasi keamanan di lapangan.

“Reorganisasi dan reposisi kekuatan pasukan dengan pertimbangan efektivitas perlindungan, bisa berupa pengosongan atau pemindahan pos satgas sesuai dengan situasi keamanan yang berlaku,” ujarnya.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan, kata Honi, adalah komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bersikap transparan dan independen dalam menginvestigasi setiap insiden yang mengancam keamanan personel TNI di Lebanon.

“Kita memegang komitmen jaminan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme perlindungan PBB serta penegakan hukum internasional atas keamanan peace keepers,” kata Honi.

Dengan berbagai faktor tersebut, pemerintah meyakini personel TNI yang bertugas di Lebanon tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia maupun PBB.

Pemerintah dijadwalkan kembali mengirim 780 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL pada akhir Mei 2026.

Keberangkatan prajurit tersebut dilakukan untuk menggantikan personel TNI yang telah menjalankan tugas selama satu tahun di Lebanon. (Lucas)