Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, menyoroti maraknya antrean kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara, yang bukan disebabkan oleh kelangkanaan BBM.
Pasalnya, antrean tersebut dipicu oleh praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi. Karena truk yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri beralih mengambil jatah BBM bersubsidi seperti Solar.
“Kita mendapatkan berbagai temuan, untuk itu kita menggunakan klarifikasi, kemudian melakukan diskusi bagaimana menjajah keluar, antara lain, itu di hampir di seluruh daerah itu terjadi antrean daripada truk-truk yang akan membeli daripada BBM di POM Bensin di SPBU,” kata Nurdin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8/2026).
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar fenomena antrean panjang tersebut segera diatasi dan ditindak secara tegas agar tidak memunculkan opini publik seolah-olah Pertamina gagal menjamin ketersediaan energi. Padahal, pasokan BBM telah dipastikan aman.
“Memang harus melakukan tindakan tegas bagi Pertamina maupun aparat penegak hukum agar supaya antrian BBM itu tidak mencerminkan bahwa Pertamina tidak siap dalam mendistribusikan minyak,” ungkapnya.
“Karena ternyata tidak terjadi kelangkaan, yang terjadi adalah adanya pembeli BBM atau truk-truk itu yang harusnya untuk industri, bukan untuk sembilan bahan pokok, bukan untuk angkutan umum, tapi kemudian membeli kepada BBM yang bersubsidi,” imbuh Nurdin. (Lucas)
Komentar