Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR kerap menjadi sasaran hoaks, termasuk tudingan bahwa parlemen tidak mau mengesahkan RUU Perampasan Aset. Menurut Puan, rancangan undang-undang itu masih dibahas dan DPR sedang meminta masukan masyarakat.

“Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar,” kata Puan saat menerima peserta Parlemen Remaja Terbaik 2024 dan 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Puan mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset saat ini memasuki tahap meminta masukan masyarakat atau meaningful participation. DPR juga masih mengkaji agar aturan tersebut tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain.

“Begitu banyak masukan sedang didengar dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.

Pernyataan itu muncul setelah salah satu peserta Parlemen Remaja, Muhammad Fattan Faydzulhaq, bercerita pernah dituding sebagai buzzer pemerintah setelah mengikuti program tersebut.

Puan mengatakan menjadi anggota DPR tidak lepas dari tudingan maupun serangan di media sosial. Karena itu, ia meminta peserta Parlemen Remaja tidak mudah menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya.

“Jangan sampai termakan hoaks,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, Fattan juga menceritakan pengalamannya mengikuti simulasi legislasi. Menurut dia, proses membuat undang-undang ternyata tidak sederhana.

Puan kemudian menjelaskan pembahasan RUU dapat berjalan cepat atau lambat, tergantung tingkat perubahan dan materi yang dibahas.

“RUU yang cepat pembahasannya biasanya yang perubahannya tidak terlalu banyak, seperti satu ayat atau satu pasal. Kalau yang mulai dari nol biasanya lama. Proses pembahasan antara DPR dan pemerintah memerlukan waktu,” ujarnya.

Parlemen Remaja merupakan program DPR bagi pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat untuk mengikuti simulasi menjadi anggota dewan dan proses persidangan.

Sebanyak 12 peserta terbaik tahun 2024 dan 2025 dijadwalkan mengikuti pertemuan dengan Puan. Satu peserta berhalangan hadir dan dijadwalkan menyusul saat Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus.

Puan berharap peserta dapat menjelaskan pengalaman mereka mengikuti program tersebut, termasuk melalui media sosial.

“Semoga peserta Parja dapat melihat bahwa di DPR masih banyak yang bekerja, hanya saja tidak terliput di media,” katanya. (Norman)