Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anis Matta menegaskan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus menuntut akuntabilitas Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, serta menetapkan tindak kekerasan pemukim ilegal sebagai terorisme.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Sesi Luar Biasa ke-23 Dewan Menteri Luar Negeri di Jeddah, Arab Saudi pada Hari Kamis (27/8/2026) yang dihadiri oleh delegasi seluruh negara anggota yang berjumlah 57 negara.

Dalam pernyataan Wamenlu RI Menyoroti ulah Israel, di tengah “perang regional di jantung dunia Islam terjadi” sehingga menyebabkan “kawasan terpecah dan hancur” dengan dampang dan guncangannya meluas ke seluruh dunia.”

Wamenlu Anis mengatakan Israel memanfaatkan situasi yang terjadi untuk terus melakukan kejahatan kemanusiaan, serta menyoroti ulah Israel di Masjid Al Aqsa dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

“Israel memanfaatkan terpecahnya perhatikan kita untuk melakukan lebih banyak kejahatan kemanusiaan dan tindakan terorisme, baik dengan membunuh lebih banyak saudara kita dari Palestina, maupun saudara kita dari Lebanon, Suriah dan Iran, atau dengan melangagr Kesucian Masjid Al-Aqsa atau memperluas permukiman ilegal dan merebut lebih banyak tanah Palestina,” jelas Wamenlu Anis Matta, melansir pernyataannya dalam pertemuan, seperti dikutip Jumat (28/8/2026).

“Organisasi ini harus terus bekerja dengan segala kemampuan dan mekanisme yang dimiliki untuk menuntut akuntabilitas Israel atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan,” tegasnya.

“Serta mengategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal, sebagai tindakan terorisme,” tandas Wamenlu RI.

Dikutip dari situs OKI, Sesi Luar Biasa ke-23 Dewan Menteri Luar Negeri membahas dan menghasilkan resolusi mengenai pemilihan Sekretaris Jenderal baru serta situasi di Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif.

Wamenlu Anis mengingatkan, wibawa OKI dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar kecaman, menantikan langkah nyata yang akan diambil.

“Organisasi ini tidak membangun wibawanya, maupun alasan keberadaannya hanya berdasarkan pernyataan dan kecaman semata, tetapi melalui tindakan nyata dan upaya berkelanjutan di lapangan,” kata Menlu RI.

“Hanya tindakan nyata yang menunjukkan ketulusan niat dan arah. Organisasi ini harus bertanya pada dirinya sendiri: apakah tanah Islam akan berkurang selagi ia masih hidup?” tandasnya. (Norman)