Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merespons langsung sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat Dayak Kalimantan sesuai permohonan Panglima Jilah,” ujar Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Presiden adalah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Kalimantan. Pembangunan tersebut antara lain diarahkan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya guna mendukung konektivitas serta aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Dayak. Pemerintah akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat serta pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.

“Pembangunan Sekolah Rakyat dan beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Saat ini sudah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat,” tutur Seskab Teddy.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembangunan rumah adat Dayak sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat sekaligus upaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas aspirasi masyarakat Dayak yang ingin mengabdi kepada negara melalui TNI dan Polri.

“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” ungkap Seskab Teddy.

Selain pembangunan dan pendidikan, Seskab Teddy menyebut bahwa pertemuan turut membahas upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Panglima Jilah menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla.

Melalui para tokoh adat, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar aktivitas pembakaran lahan tidak dilakukan secara sembarangan. Peran tokoh adat dinilai penting karena memiliki kedekatan sekaligus pengaruh di tengah masyarakat dalam membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan.

“Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama,” pungkas Seskab Teddy. (Norman)