Lebanon – Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Hari Senin menyatakan Beirut mendukung perpanjangan mandat Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan menyambut baik inisiatif Prancis-Italia untuk menghadirkan pasukan internasional setelah misi PBB tersebut berakhir.

“Lebanon mendukung perpanjangan keberadaan pasukan internasional di wilayah selatan, dan kami sedang bekerja sama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memfasilitasi perpanjangan tersebut,” ujar Presiden Aoun dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis Gerald Darmanin.

Lebih lanjut Ia juga menyambut baik inisiatif Prancis-Italia untuk membentuk pasukan Eropa guna mengisi kekosongan keamanan setelah penarikan UNIFIL.

Presiden Aoun mengatakan akan mengunjungi Paris pekan depan untuk bergabung dengan Presiden Macron dalam pembukaan pertemuan persiapan konferensi internasional yang bertujuan mendukung tentara Lebanon serta Pasukan Keamanan Dalam Negeri, sekaligus membahas masa depan kehadiran internasional di Lebanon selatan.

Sebelumnya, Prancis dan Italia pada Bulan Juni mengumumkan inisiatif untuk membentuk koalisi internasional – yang dikoordinasikan dengan Uni Eropa dan PBB – guna menyusun mekanisme bagi periode pasca-UNIFIL dan mencegah terjadinya kekosongan keamanan di Lebanon selatan.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani kemudian menyatakan Roma dapat berkontribusi mengirimkan pasukan untuk misi internasional pasca-UNIFIL, sembari menegaskan pengerahan pasukan apa pun memerlukan kesepakatan multilateral.

Secara terpisah, Uni Eropa sedang merencanakan misi untuk memberikan saran dan pelatihan bagi angkatan bersenjata Lebanon, termasuk dalam aspek keamanan perbatasan dan maritim.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas pekan lalu menyatakan inisiatif tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan UNIFIL, melainkan untuk memperkuat kemampuan Lebanon dalam menjaga keamanannya sendiri.

Presiden Aoun juga mengecam serangan berkelanjutan Israel terhadap Lebanon, termasuk tindakan yang menewaskan warga sipil serta menghancurkan rumah dan properti.

“Tindakan Israel berupa serangan berulang, pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa – termasuk anak-anak dan perempuan – serta penghancuran dan pembakaran rumah maupun perusakan properti, merupakan kejahatan yang patut dikecam, ditolak, dan tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.

Ia menyebut serangan-serangan tersebut “mengganggu jalannya kesepakatan kerangka kerja dan melemahkan segala upaya yang dilakukan untuk menghentikan eskalasi konflik di wilayah selatan maupun di kawasan secara keseluruhan.”

Sementara itu, Darmanin mengapresiasi reformasi yang dilakukan oleh Lebanon dan menyatakan bahwa Beirut dapat “selalu mengandalkan Prancis,” menurut laporan NNA.

Diketahui, Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja yang ditengahi oleh AS pada tanggal 26 Juni menyusul perundingan di Washington.

Kesepakatan tersebut mengamanatkan penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang diduduki, sebagai imbalan atas pengerahan tentara Lebanon dan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata.

Namun, Israel terus melancarkan serangan terhadap Lebanon meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada akhir Agustus, serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai lebih dari 12.000 orang lainnya.

UNIFIL telah beroperasi di Lebanon selatan sejak tahun 1978. Mandatnya akan berakhir pada penghujung tahun 2026, sehingga memicu pembahasan mengenai pengaturan keamanan untuk periode pasca-UNIFIL.

Lebanon telah berulang kali menyatakan keinginannya agar misi tersebut tetap berlanjut, namun juga terbuka terhadap kehadiran internasional alternatif apabila mandatnya tidak dapat diperpanjang. (Norman)