Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyinggung pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya menjadi sorotan. Dalam pidato tersebut, AHY menyampaikan pesan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya.

Prabowo menilai pidato AHY disampaikan secara sistematis dan tegas. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

“Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari yang lalu katanya adalah kritik tajam,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kritik dan koreksi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia mengatakan Indonesia sebagai bangsa besar telah memilih demokrasi sebagai jalan dalam kehidupan bernegara.

“Saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” kata Prabowo.

Prabowo juga menilai AHY telah menyampaikan sikapnya secara jelas, termasuk komitmen Partai Demokrat untuk bekerja bersama pemerintah demi kepentingan masyarakat.

“Tapi yang jelas, beliau (AHY) tegas menyampaikan iktikad beliau dan iktikad Partai Demokrat, yaitu bersama-sama kita bekerja untuk rakyat,” sambungnya.

Pidato AHY soal Kekuasaan

Sebelumnya, pidato AHY dalam rangkaian peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat menjadi perhatian publik. Saat itu, AHY menyinggung pengalaman partainya yang pernah memimpin pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan.

AHY mengatakan pengalaman menang dan kalah dalam politik menjadi pelajaran bagi Demokrat untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun,” ujar AHY dalam acara di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY juga menekankan bahwa pemilu merupakan hak rakyat dan tidak boleh ada pihak yang menghalangi hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih.

Ia kemudian merujuk pada pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlangsung selama dua periode. Menurut AHY, pergantian kekuasaan setelah dua periode tersebut berlangsung secara damai dan demokratis.

“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” tutur AHY.

AHY menegaskan bahwa jabatan politik memiliki batas waktu, sementara tanggung jawab kepada rakyat harus terus dijalankan.

“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya. (Latupapua)