Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Al Jufri, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional, untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, pembiayaan pembangunan dan perlindungan masyarakat.

Menurutnya, penguatan pengelolaan fiskal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” kata Idrus, dalam keterangan persnya, Selasa (15/9/2026).

Ia menilai, Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan fiskal tidak menciptakan tekanan baru terhadap masyarakat. Sehingga, harga energi global, dinamika ekonomi internasional, kebutuhan pembiayaan program prioritas, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dikelola secara hati-hati.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah memperkuat kualitas belanja negara agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Idrus meminta pemerintah menjaga daya beli melalui kombinasi kebijakan yang tepat, antara lain pengendalian harga pangan dan energi, perlindungan sosial yang tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja serta penguatan UMKM dan sektor produktif.

“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” tandasnya. (Risky)