Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyesalkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono yang mengatakan wartawan ikut berperan menyiarkan pemberitaan soal keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga viral di media sosial. Selain wartawan, Sudaryono juga menyebut peran orangtua siswa, guru dan LSM.

“Ya tentu saya menyayangkan adanya statement seperti ini, karena kalau ada orang tua atau guru-guru yang mengalami keracunan terhadap anak-anaknya ya, saya rasa untuk speak out itu tujuannya bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk mencari kebenaran dan mungkin sebagian ingin mencari keadilan,” ujar Charles di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

“Apalagi kalau berbicara guru-guru pasti mereka juga punya kepentingan untuk memastikan bahwa tidak terjadi lagi keracunan di kemudian hari. Karena per hari ini sudah lebih dari 53.000 orang menjadi korban keracunan,” sambungnya.

Menurut Charles, justru saat ini pemerintah perlu mendapatkan informasi langsung dari masyarakat terkait apa yang terjadi di lapangan. Sehingga BGN yang bertanggungjawab atas program MBG bisa menghentikan masalah keracunan terhadap penerima.

“Tentu justru butuh lebih banyak lagi anggota masyarakat yang menyampaikan kondisi real di lapangan, apa adanya. Sehingga pemerintah dalam hal ini BGN bisa melakukan berbagai langkah untuk menghentikan kasus-kasus keracunan, karena tentu tidak ada yang mau melihat anak-anak Indonesia menjadi korban keracunan,” jelas Legislator PDIP dari Dapil DKI Jakarta itu.

“Tujuan program ini kan untuk memperbaiki kondisi gizi anak, tapi kalau terus ada kasus keracunan, hampir setiap hari ada kasus keracunan, maka tujuan utama untuk memperbaiki gizi ini menjadi pertanyaan besar,” imbuh Charles.

Terkait pembentukan Pansus untuk menyelidiki soal keracunan 53.000 orang akibat MBG, Charles menyebut pihaknya akan memantau perkembangan. Saat ini, kata dia, Komisi IX DPR masih memberikan kesempatan bagi Kepala BGN untuk memperbaiki tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kalau kita bicara pansus tentu harus ada kesepakatan dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Dan sampai hari ini, poksi-poksi yang ada di Komisi 9 kita belum mencapai kata sepakat. Baik itu untuk membuat panja, apalagi membuat pansus karena pansus itu kan harus lintas komisi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR,” katanya.

“Tetapi kita lihat ya perkembangannya. Kalau tidak ada perbaikan secara fundamental maka bisa saja ke depan kita mungkin di Komisi IX membuat panja terkait dengan pengawasan program makan berisi gratis atau bahkan lintas komisi untuk membuat pansus ya, tidak menutup kemungkinan,” lanjutnya.

“Tapi sekali lagi, kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Daryono dan Badan Bisnis Nasional untuk bisa memperbaiki program ini sehingga program ini bisa bermanfaat dan aman untuk anak-anak Indonesia,” pungkas Charles. (EKB)