Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara kini memasuki proses pemeriksaan etik di internal kepolisian. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menyidangkan Irjen Ahrie Sonta Nasution, Selasa, 10 November. Tiga perwira tinggi lainnya yang juga berstatus tersangka akan menjalani sidang secara bertahap.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Ahrie menjadi tersangka pertama yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam perkara tersebut.

“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Isir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Isir, pemeriksaan etik akan dilakukan terhadap keempat tersangka. Namun, pelaksanaannya tidak berlangsung secara bersamaan.

“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” ujarnya.

Ahrie merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan Bareskrim sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.

Tiga tersangka lainnya adalah LSP, EH, dan SU. Seluruhnya merupakan personel Polri yang diduga terlibat dalam kegiatan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026.

Isir belum menjelaskan susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang terhadap Ahrie. Ia juga belum menyampaikan kapan tiga tersangka lainnya akan menjalani pemeriksaan etik.

Sidang etik tersebut merupakan proses internal kepolisian untuk memeriksa dugaan pelanggaran aturan profesi. Proses ini terpisah dari penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim Polri.

Dalam perkara pidananya, keempat tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap sejumlah pihak. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Berdasarkan informasi penyidikan yang dilaporkan Antara, kegiatan tersebut diduga berlangsung tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi sebagai dasar tindakan. Penyadapan itu juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Selain penyadapan ilegal, penyidik mengusut dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan data tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak kegiatan penyadapan.

Dari empat tersangka, tiga orang telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah LSP, Ahrie Sonta, dan EH.

Sementara itu, tersangka SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami strok.

Hingga sidang etik Ahrie dimulai, Polri belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun keputusan sanksi etik dalam perkara tersebut. (Norman)