Jakarta – Polri telah rampung menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Hasilnya, tersangka Ahrie dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari Korps Bhayangkara.

“Dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Selain di PTDH, Ahrie dinilai melakukan perbuatan tercela terkait panyadapan presiden. Meski demikian, Ahrie dinyatakan akan melakukan banding atas putusan sidang etik tersebut.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding,” ujar Isir.

Sebelumnya, Mabes Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta, tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).

Sidang etik digelar secara bertahap, nantinya sidang etik akan dilanjutkan terhadap tiga tersangka penyadapan, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan SU alias Irjen Slamet Uliandi. (Lucas)