Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut. KPK juga akan menilai apakah persoalan itu masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Budi mengatakan, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” tegasnya.

KPK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” ujarnya.

Meski demikian, KPK belum memastikan apakah akan memeriksa kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung. Budi menyebut institusi terkait juga perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan tersebut.

ICW sebelumnya menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Temuan itu berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga benturan kepentingan.

Sorotan itu juga muncul karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. (Norman)