Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Rosario de Marcal alias Hercules diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/11/2026). Penyidik meminta keterangannya sebagai saksi dalam dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN.
Hercules hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dia datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan didampingi puluhan orang dan menyatakan akan memberikan keterangan soal uang Rp800 juta yang sudah dikembalikan.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” kata Hercules.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” lanjutnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pihaknya hari ini memeriksa Hercules. Keterangan ketua organisasi masyarakat itu dibutuhkan penyidik.
“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang,” ujarnya.
Adapun komisi antirasuah pernah menyatakan Hercules mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada KPK lewat kuasa hukumnya. Uang itu diduga diterima Hercules dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat serta permintaan Summarecon membuka blokir dan pengurusan Hak Guna Bangunan.
KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.
Kemudian, turut ditetapkan juga Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN.
Dalam kasus ini, komisi antirasuah menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian, diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan.Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK. Komisi antirasuah turut menyita uang Rp106,3 miliar yang ditemukan dalam koper dan boks di rumah Arif Sugiyanto dalam bentuk pecahan mata uang asing. (Risky)
Komentar