Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa Jenderal LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa.

Adapun Jenderal LSP dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Selain diduga memerintahkan penyadapan, Suyudi menyebut bahwa Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan.

“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.

Suyudi melanjutkan, tersangka lainnya, yakni SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

SU juga diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.

Kemudian, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Kemudian, memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Terakhir, tersangka AS yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS diduga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.

Atas perbuatan para tersangka, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan beberapa pasal.

Suyudi memerinci, pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Suyudi. (Risky)