Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat menindaklanjuti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan pihaknya akan segera menggelar rapat gabungan yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keputusan menggelar rapat gabungan ini diambil setelah jajaran pimpinan MPR melaksanakan rapat pimpinan pada Kamis (12/11/2026) siang. Rapat pimpinan tersebut merespons kedatangan Gibran pada pukul 11.16 WIB di Gedung Nusantara III yang secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam pertemuan singkat berdurasi sekitar 20 menit.
“Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang,” kata Ahmad Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Empat Agenda Krusial Rapat Gabungan
Muzani merinci bahwa rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) tersebut akan berfokus membahas empat agenda utama terkait mekanisme suksesi kepemimpinan nasional:
- Jadwal Sidang Paripurna: Menentukan tanggal pasti penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti.
- Surat Permintaan Calon ke Presiden: Menyepakati pengiriman surat resmi dari pimpinan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
- Tim Verifikasi Berkas: Membentuk tim khusus yang bertugas memeriksa keabsahan berkas serta pemenuhan syarat administratif dua kandidat yang diusulkan Presiden.
- Tim Ad Hoc: Menyepakati pembentukan tim ad hoc guna menyiapkan draf Ketetapan (TAP) MPR terkait pengisian kekosongan jabatan tersebut.
Tenggat Waktu Konstitusi dan Respons Istana
Muzani menegaskan bahwa terhitung sejak Kamis (12/11/2026), posisi Wakil Presiden RI resmi mengalami kekosongan. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang MD3, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari—atau selambat-lambatnya pada 10 Januari 2027—untuk melantik Wakil Presiden yang baru. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari sejak menerima surat resmi dari MPR untuk menyerahkan dua nama kandidat ke parlemen.
“Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi Wakil Presiden tersebut. Kami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan baik,” ungkap Muzani.
Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan mundur atas permintaan sendiri demi menjaga kepentingan bangsa dan kelancaran jalannya pemerintahan, serta meminta MPR segera memproses surat tersebut. Langkah mundur ini diambil setelah sebelumnya Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) di tengah bergulirnya dinamika politik terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR serta proses hukum dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Di tempat terpisah, Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana menyatakan menerima pengunduran diri tersebut dengan berat hati, seraya memuji dedikasi Gibran selama dua tahun menjabat dan menyebut langkah tersebut sebagai sikap kesatria demi stabilitas negara. Pemerintah memastikan bahwa kekosongan kursi Wakil Presiden tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun program-program kerja kabinet. (Lucas)
Komentar