Jakarta – Menjelang satu tahun pascabencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat kemajuan dalam pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak. Hingga November 2026, Kemendikdasmen telah menyalurkan 98,8 persen atau Rp2,99 triliun dari total dana bantuan revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp3,03 triliun. Selain itu, sebanyak 4.922 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara normal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pelaksanaan revitalisasi terhadap 3.134 satuan pendidikan terdampak bencana di Sumatra terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 2.867 satuan pendidikan direvitalisasi melalui mekanisme swakelola dan 267 satuan pendidikan lainnya melalui kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Dana bantuan revitalisasi tahap pertama telah disalurkan kepada seluruh satuan pendidikan penerima bantuan, sementara 188 sekolah masih dalam proses pencairan tahap kedua.

“Hingga saat ini 2.196 sekolah penerima manfaat telah menyelesaikan progres pekerjaan dengan skala 95-100 persen. Progres tertinggi terdapat di jenjang SMA, SMK, dan PAUD dengan lebih dari 85% sekolah telah menyelesaikan pekerjaan fisik di atas 95 persen,” ungkap Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen memberikan dukungan pemulihan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjangkau 1,58 juta murid dengan total anggaran Rp1,16 triliun.

Dukungan lainnya mencakup 470.235 paket sarana pembelajaran dengan anggaran Rp688,8 miliar, peralatan praktik bagi 131 SMK senilai Rp410 miliar, penyediaan 2,09 juta eksemplar buku, pelatihan dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana bagi 90.962 guru, serta bantuan peralatan bagi 71 lembaga kursus.

“Dengan demikian, total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi Sumatra pada 2026 telah mencapai Rp5,61 triliun,” paparnya.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Mendikdasmen turut menjelaskan bahwa terdapat bencana banjir susulan yang berdampak pada proses revitalisasi, khususnya sekolah yang berada di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Sekolah yang kembali terkena banjir kini sedang dalam proses pembersihan. Dan juga untuk sekolah yang direlokasi, terdapat 36 sekolah yang telah memasuki tahap pembangunan dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menuntaskan penyediaan lahan untuk sekolah relokasi tersebut,” ujar Mendikdasmen.

Pemulihan Layanan Pendidikan Pascagempa NTT

Tidak hanya di wilayah terdampak bencana Sumatra, Kemendikdasmen juga melakukan pemulihan layanan pendidikan untuk wilayah terdampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Mu’ti mengatakan bahwa pemulihan tersebut akan dilakukan dengan merevitalisasi 2.119 sekolah. Hingga November ini, 1.084 sekolah atau lebih dari separuh penerima manfaat tersebut telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai PKS Rp1,05 triliun sebagai tanda dimulainya proses revitalisasi tersebut.

“Dana revitalisasi tahap satu telah diterima oleh 642 sekolah dan dana tahap kedua juga telah disalurkan. Keseluruhan pencairan bantuan kini telah mencapai Rp464 miliar dan 1.035 sekolah lainnya masih dalam proses penandatanganan PKS,” terang Mendikdasmen.

Selain revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen juga memberikan layanan dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan 518 fasilitator. Layanan tersebut telah menjangkau lebih dari 10.345 guru dan tenaga kependidikan di 3.621 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak.

Sebagai upaya berkelanjutan, ia mengatakan bahwa Kemendikdasmen akan menuntaskan revitalisasi sekolah terdampak bencana Sumatra hingga akhir tahun. Sementara itu, di wilayah NTT Kemendikdasmen akan mempercepat proses PKS dan pendampingan teknis revitalisasi, dan menambah ruang kelas bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat menjelang musim hujan.

“Memasuki rentang waktu musim hujan, kami terus memperkuat kesiapsiagaan sekolah menghadapi hal tersebut. Upaya itu sejalan dengan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kami juga berkomitmen untuk menuntaskan revitalisasi sekolah di wilayah terdampak bencana untuk menghadirkan bangunan sekolah yang lebih aman melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” pungkasnya. (Lucas)