Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebanyak 275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Papua disiapkan untuk memperluas jangkauan layanan, termasuk hingga daerah terpencil.

Optimalisasi program tersebut dilakukan melalui pelibatan berbagai sektor, terutama petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan.

Dengan skema ini, MBG diharapkan mampu menghadirkan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, aktivasi dapur SPPG menjadi langkah strategis untuk memperluas pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.

“Kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, wilayah yang stuntingnya tinggi mulai dari wilayah Timur Indonesia termasuk Papua Pegunungan,” ujar Sudaryono dikutip dari siaran persnya, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pengoperasian SPPG harus melalui sejumlah tahapan persiapan agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan optimal.

Tahapan tersebut meliputi pelatihan bagi penjamah makanan hingga pendataan penerima manfaat sesuai kapasitas masing-masing dapur.

Sudaryono memperkirakan tahapan aktivasi mulai dilaksanakan pada tanggal 2, sementara dapur SPPG ditargetkan siap beroperasi dalam waktu tiga hingga empat minggu setelah proses tersebut dimulai.

“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah aktivasi,” katanya.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai program tersebut memiliki peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak, terutama yang tinggal di wilayah pelosok.

“Program MBG ini sangat baik karena dapat membantu memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan gizi anak-anak kita yang berada di daerah pelosok,” ujar Ones.

Di sisi lain, pemerintah daerah turut mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan komoditas pertanian dan peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur SPPG.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Lunanka V.M.L. Daimboa menyatakan kesiapannya memfasilitasi komunikasi antara pengelola SPPG dengan petani lokal. Langkah tersebut diperlukan agar pengadaan bahan pangan dapat disesuaikan dengan ketersediaan hasil produksi di daerah.

“Untuk itu kami siap menjadi penghubung antara pengelola SPPG dengan petani-petani guna untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan komoditas lokal sebelum melakukan pengadaan bahan pangan,” kata Lunanka.

Ia menilai, keterlibatan petani dan peternak dalam rantai pasok MBG dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus menciptakan kepastian pasar bagi produk lokal.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, program MBG di Papua diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong produktivitas sektor pertanian dan peternakan serta menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Lucas)