70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Suyudi Bakal Data Seluruh Perusahaan Tambang

POLRI10 Dilihat

Jakarta – Polri akan mendata sejumlah perusahaan pertambangan menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil tambang di Indonesia dinikmati negara. Pendataan tersebut akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan pendataan dilakukan untuk menentukan perusahaan serta aktivitas pertambangan yang menjadi prioritas pengawasan.

“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya, dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Suyudi menegaskan Polri akan menindak praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara. Menurut dia, penertiban akan dilakukan terhadap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Polri juga akan mengawal perusahaan pertambangan yang menjalankan usaha secara legal agar iklim investasi tetap terjaga. Suyudi menyebut penertiban difokuskan pada kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan negara.

“Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini, dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata dia.

Langkah pendataan dan pengawasan tersebut menyusul pernyataan Prabowo yang meminta agar minimal 70 persen hasil pertambangan di Indonesia dinikmati negara. Presiden juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih saham perusahaan tambang apabila diperlukan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah dapat mengambil alih kepemilikan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Namun, investor tetap diperbolehkan menanamkan modal untuk mendukung kebutuhan investasi di sektor tersebut.

“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam dan memastikan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia.

Polri menyatakan akan melakukan pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan, menertibkan aktivitas ilegal, serta mengawal kegiatan usaha yang memiliki dasar hukum. (Risky)

Komentar