Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang terdiri dari 74 pasal ini mengakhiri proses pembahasan panjang selama 18 tahun sejak naskah awalnya mulai digagas. Pemerintah dan DPR menyebut undang-undang ini sebagai terobosan hukum acara untuk mempercepat pemulihan kerugian keuangan negara maupun kerugian korban kejahatan.
“Undang-undang ini menjadi instrumen baru yang progresif untuk mengembalikan kerugian negara dan memulihkan hak korban secara efektif,” ujar perwakilan pimpinan Komisi III DPR RI dalam laporan pengesahannya.
Mekanisme Tanpa Vonis Pidana
Salah satu poin krusial dalam UU Perampasan Aset adalah penerapan mekanisme perampasan tanpa berdasarkan putusan pidana atau Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Melalui mekanisme ini, negara berwenang menyita dan merampas aset hasil kejahatan dengan nilai minimal Rp1 miliar tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya.
Namun, penerapan NCB dibatasi hanya pada kondisi khusus, yakni apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri (buron), mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.
Selain menyasar aset hasil tindak pidana korupsi, regulasi ini juga mencakup enam jenis kejahatan lain yang berdampak luas, yaitu narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata atau bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti judi daring dan penipuan kripto.
Untuk mengelola barang rampasan tersebut, undang-undang mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas independen. Regulasi ini akan efektif berlaku 12 bulan setelah tanggal pengesahan dan menganut asas tidak berlaku surut (non-retroaktif).
Tuai Kritik Masyarakat Sipil dan Akademisi
Meski disambut sebagai langkah baru oleh pembentuk undang-undang, pengesahan UU Perampasan Aset langsung memicu gelombang kritik dari koalisi masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai substansi undang-undang tersebut telah dipangkas dari tujuan awalnya.
Sorotan utama tertuju pada penghapusan pasal mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar penyelenggara negara (illicit enrichment). Pukat UGM menilai hilangnya ketentuan tersebut membuat aparat penegak hukum tetap kesulitan menyita harta janggal pejabat publik yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Menanggapi hal ini, pihak DPR beralasan penghapusan dilakukan karena regulasi ini difokuskan pada hukum acara dan untuk menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, penerapan asas tidak berlaku surut dinilai menutup peluang negara untuk mengejar aset hasil korupsi masa lalu. Absennya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam teks undang-undang juga disorot, mengingat eksekusi perampasan aset sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara.
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil turut mempersoalkan transparansi proses legislasi. ICW secara resmi melaporkan Pimpinan DPR dan Komisi III ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik karena draf akhir dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dinilai tidak dibuka ke publik sebelum pengesahan. Pihak DPR membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa pembahasan telah melibatkan partisipasi publik melalui puluhan rapat dengar pendapat. (Adi Surachman)








Komentar