Pemda DIY Resmi Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp2.725.000, Naik 12,72 Persen

Berita114 Dilihat

Yogyakarta – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2.417.495.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 dan diumumkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam konferensi pers di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).

Hasil Kompromi Dewan Pengupahan

Ni Made menjelaskan bahwa besaran UMP 2027 merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi. Proses pembahasannya berlangsung dinamis guna menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno, menyebutkan bahwa angka Rp2.725.000 merupakan titik temu kompromi. Jika dibandingkan dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) acuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), nilai UMP DIY 2027 tersebut memenuhi sekitar 56,31 persen dari KHL, mengingat kapasitas industri lokal dinilai belum mampu memenuhi angka KHL secara penuh.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027

Selain UMP, Pemda DIY juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor unggulan dan berisiko kerja khusus mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum: Sebesar Rp2.745.000 (mencakup hotel bintang 3, 4, 5, serta penyediaan makanan di bangunan tetap).

Konstruksi: Sebesar Rp2.740.000 (mencakup konstruksi gedung hunian, perkantoran, serta jalan dan rel).

Telekomunikasi dan Jasa Informasi: Sebesar Rp2.735.000 (mencakup pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, pengolahan data, dan hosting).

Ketentuan Berlaku dan Jadwal UMK

Ketentuan UMP dan UMSP 2027 ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan non-UMKM (usaha menengah dan besar). Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan wajib berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun masing-masing perusahaan.

Setelah pengumuman UMP ini, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul dijadwalkan menyusul selambat-lambatnya lima hari setelah pengumuman UMP 2027. (Adi Surachman)

Komentar