Jakarta – Vietnam dan Filipina resmi masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas versi Bank Dunia. Status baru ini menandai perubahan penting di Asia Tenggara, sekaligus bisa memperkuat kepercayaan investor terhadap dua ekonomi yang selama ini tumbuh cepat.
Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina setelah bertahun-tahun mencatat ekspansi ekonomi kuat. Dengan perubahan ini, lima ekonomi utama Asia Tenggara kini berada di kelompok berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi. Kelompok itu mencakup Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Vietnam sebelumnya berada di kategori berpendapatan menengah bawah sejak 2009. Filipina bahkan lebih lama lagi, sejak akhir 1980-an.
Bank Dunia menyebut pertumbuhan Vietnam ditopang model ekonomi berbasis ekspor. Sementara Filipina naik kelas berkat ekspansi yang lebih merata di berbagai industri, bukan hanya lonjakan di satu sektor.
Pendapatan nasional bruto per kapita Vietnam mencapai 4.970 dolar AS pada 2025. Filipina berada di level 4.850 dolar AS. Keduanya melewati ambang batas Bank Dunia sebesar 4.636 dolar AS untuk masuk kategori berpendapatan menengah atas.
Menteri Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan negaranya tetap mengejar pertumbuhan inklusif meski menghadapi tekanan global dan domestik.
“Meski menghadapi guncangan global dan domestik, kami terus mengejar pertumbuhan inklusif, memperkuat fondasi ekonomi, dan tetap berada di jalur agenda pembangunan kami,” kata Balisacan.
Vietnam kini menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Negara itu menargetkan pertumbuhan dua digit pada 2026, didorong reformasi ramah bisnis dan investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.
Filipina menghadapi jalan yang lebih berat. Negara itu memangkas target pertumbuhan ekonomi 2026 sampai 2030 akibat ketegangan di Timur Tengah dan dampak kuat El Nino.
Kenaikan kelas juga dialami Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka. Sementara Togo naik dari kelompok berpendapatan rendah menjadi berpendapatan menengah bawah. Bank Dunia mencatat porsi ekonomi berpendapatan rendah turun menjadi 11 persen dari 30 persen sejak 1987.
Namun, status baru itu juga membawa konsekuensi pada akses pembiayaan pembangunan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, pemerintah bisa menghadapi akses yang lebih terbatas terhadap pendanaan berbunga murah.
Filipina, misalnya, selama ini mendapat pinjaman di bawah bunga pasar untuk membiayai infrastruktur, pemulihan bencana, dan program sosial.
Kepala ekonom Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion mengatakan semakin tinggi posisi suatu negara dalam klasifikasi Bank Dunia, semakin besar pula anggapan bahwa negara itu mampu memenuhi kebutuhan dan sumber dayanya sendiri, termasuk dari sisi fiskal.
Balisacan mengakui sebagian bantuan pembangunan resmi berbunga lunak dapat berkurang seiring waktu. Namun, ia menilai fondasi ekonomi yang lebih kuat dan akses pasar yang lebih baik akan memberi manfaat lebih besar.
Ia juga menegaskan status baru tersebut tidak menghapus tantangan Filipina. Kesenjangan pendapatan masih ada, dan banyak warga tetap menghadapi tekanan ekonomi. (Risky)
