Jakarta – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang perkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan melalui keterbukaan terhadap monitoring Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya, Rabu (21/10). Pengawasan dilakukan dengan meninjau langsung pelayanan serta menggali pengalaman Warga Binaan dan masyarakat untuk memastikan kesesuaian antara standar dan praktik di lapangan.
Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, menegaskan bahwa pengawasan eksternal merupakan bagian penting dari evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan. “Kami terbuka terhadap pengawasan dan masukan. Pelayanan yang baik tidak cukup hanya memenuhi prosedur, tetapi harus mudah diakses, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh Warga Binaan maupun masyarakat,” tegas Dr. Syarpani.
Monitoring tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Ombudsman RI bersama Komisi II DPR RI pada 29 September 2026, dengan fokus pada lima aspek krusial pelayanan publik di Lapas dan Rutan. Selain meninjau pelaksanaan layanan, tim Ombudsman mewawancarai langsung Warga Binaan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
Muhammad Fauzi, Asisten Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada pengalaman nyata pengguna layanan. “Kami ingin melihat kesesuaian antara standar pelayanan dengan praktik di lapangan. Keterangan Warga Binaan dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” jelas Fauzi.
Salah seorang pengunjung, Siti Soleha, memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan Lapas Cipinang, termasuk keberadaan fasilitas bermain anak yang memberikan kenyamanan bagi keluarga pengunjung. “Menurut saya pelayanannya sudah baik. Di sini juga tersedia area bermain anak, sehingga pengunjung yang membawa anak merasa lebih nyaman saat menunggu,” ungkap Siti.
Melalui monitoring ini, Lapas Cipinang menempatkan pengawasan independen dan pengalaman pengguna layanan sebagai dasar evaluasi berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan Pemasyarakatan yang terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Natalia)
Komentar